Pemerintah Harus Mengubah Kebijakan di Papua

KOMPAS.com/Vitalis Yogi TrisnaDemonstran membentangkan spanduk "Save Papua" pada unjuk rasa yang dilakukan oleh Solidaritas Kemanusian Untuk Papua di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2012). Pada aksi ini mereka mendesak Presiden untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah dengan menempatkan aparat militer di Papua dalam porsi besar dinilai oleh Komnas HAM sebagai bentuk kegagalan.

Pemerintah didesak harus meninjau ulang kebijakannya di Papua dalam memproyeksikan kehidupan yang damai dan bermartabat antarkedua belah pihak.

"Pemerintah harus segera mengubah kebijakannya terkait Papua. Peningkatan kesempatan pendidikan dan penghargaan kebudayaan bagi Papua adalah solusi nyata dalam mengakhiri kekerasan yang selama ini terjadi," ujar Ifdal Kasim, Ketua Komnas HAM di kantornya, Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Kasim juga menambahkan jika pemerintah melihat Papua seperti cara yang ditempuh orde baru dengan penambahan pasukan militer maka masalah Papua tidak akan berakhir. Justru penguatan militer akan membangkitkan kesadaran pemuda Papua mengenai keadaan yang sesungguhnya terjadi di Papua.

"Penggunaan cara keras di Papua dengan menguatkan kedudukan militer atau dengan mengidentifikasi mereka (Papua) sebagai daerah separatis akan menebalkan rasa kemerdekaan di diri mereka," tambah Kasim.

Menurutnya pemerintah harus mengadakan dialog dan tanpa ada keraguan mengulurkan tangan kepada rakyat Papua untuk mediasi. Cara dialog menurutnya bukan hal baru bagi pemerintah Indonesia. Dialog telah terbukti ampuh menyelesaikan konflik di Aceh.

"Semoga pemerintah memilih kebijakan penyelesaian masalah Papua dengan jalan dialog yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan pelanggaran HAM di Papua bisa diselesaikan dengan transparan," imbuh Kasim.